Komisi III DPR Gelar RDPU RUU Penyitaan Aset Kejahatan

Komisi III DPR Gelar RDPU RUU Penyitaan Aset Kejahatan

Komisi III DPR Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali menjadi perhatian dalam agenda legislasi DPR RI. Komisi III DPR RI terus menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama berbagai elemen masyarakat. Langkah tersebut di lakukan untuk menghimpun masukan sebelum pembahasan substansi rancangan regulasi di lanjutkan.

Pada 27 Oktober 2026, Komisi III mengundang sejumlah pakar hukum dan advokat. Selanjutnya, pada 28 Oktober, pembahasan berlanjut dengan menghadirkan perwakilan organisasi advokat. Berbagai pihak di minta memberikan pandangan mengenai kepastian hukum, pengawasan, serta mekanisme perampasan aset.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa puluhan RDPU telah di laksanakan. Menurutnya, keterlibatan berbagai kelompok di perlukan agar penyusunan regulasi mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Selain itu, DPR ingin memastikan aturan tersebut tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.

Sebelumnya, DPR juga menyepakati RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif DPR pada 6 Oktober 2026. Dengan demikian, pembahasan regulasi tersebut memasuki tahapan penting menuju penyusunan ketentuan yang lebih terperinci. Namun, sejumlah persoalan mendasar masih membutuhkan perhatian, terutama mengenai batas kewenangan penyitaan aset.

Komisi III DPR di tengah meningkatnya perhatian publik, proses pembahasan di tuntut berjalan transparan. Oleh karena itu, setiap masukan perlu di pertimbangkan secara serius sebelum ketentuan final di rumuskan.

Klausul Penyitaan Aset Menjadi Perhatian Dalam Pembahasan Komisi III DPR

Klausul Penyitaan Aset Menjadi Perhatian Dalam Pembahasan Komisi III DPR salah satu persoalan utama dalam RUU Perampasan Aset berkaitan dengan mekanisme penyitaan dan perampasan harta. Ketentuan tersebut perlu memberikan kewenangan efektif kepada aparat penegak hukum. Namun, kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan hak kepemilikan warga negara.

Dalam praktiknya, suatu aset dapat di duga berkaitan dengan tindak pidana. Meskipun demikian, dugaan tersebut tidak otomatis membuktikan seluruh harta seseorang berasal dari kejahatan. Karena itu, di perlukan prosedur pemeriksaan yang jelas sebelum aset di rampas secara permanen.

Selain itu, perlindungan terhadap pihak ketiga juga menjadi persoalan penting. Pihak ketiga bisa saja memiliki atau menguasai aset tanpa mengetahui keterkaitannya dengan tindak pidana. Dengan demikian, rancangan aturan perlu menyediakan mekanisme keberatan dan pembuktian yang adil.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni sebelumnya menekankan pentingnya pengembalian kerugian keuangan negara. Ia juga menyoroti perlunya memperjelas kedudukan hukum pihak ketiga yang menguasai aset terkait tindak pidana.

Di sisi lain, pembahasan juga perlu memperhatikan mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme tersebut memungkinkan perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Namun, penerapannya membutuhkan dasar hukum kuat dan pengawasan ketat.

Oleh sebab itu, DPR perlu memastikan setiap tindakan penyitaan memiliki alasan hukum yang terukur. Selanjutnya, masyarakat harus memperoleh kesempatan menggugat tindakan yang di anggap merugikan haknya.

DPR Menargetkan Pembahasan Selesai Sebelum 15 Desember 2026

DPR Menargetkan Pembahasan Selesai Sebelum 15 Desember 2026 selain memperjelas klausul penyitaan, DPR RI juga menghadapi target penyelesaian RUU Perampasan Aset. Ketua Komisi III Habiburokhman menyatakan pembahasan di percepat melalui penyesuaian jadwal RDPU. Semula, sejumlah agenda tersebut di rencanakan berlangsung pada masa sidang berikutnya.

Namun, Komisi III kemudian memajukan pelaksanaan RDPU ke masa reses. Langkah tersebut bertujuan mempercepat penghimpunan aspirasi sebelum pembahasan substansi bersama pemerintah. Dengan demikian, proses legislasi di harapkan berjalan sesuai target yang telah di tetapkan.

Wakil Ketua Komisi III Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa pembahasan substansi draf di jadwalkan mulai 5 November 2026. Sebelumnya, Komisi III masih memprioritaskan RDPU bersama pakar, advokat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.

Sementara itu, pimpinan DPR menargetkan RUU tersebut dapat di selesaikan paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut menuntut koordinasi intensif antara DPR dan pemerintah. Meski demikian, percepatan pembahasan tidak seharusnya mengurangi kualitas perumusan pasal.

Pada akhirnya, keberhasilan regulasi tidak hanya di ukur melalui kecepatan pengesahannya. Kejelasan prosedur, pengawasan independen, dan perlindungan hak masyarakat juga harus menjadi pertimbangan utama. Selain itu, pengelolaan aset hasil perampasan perlu di lakukan secara transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, RUU Perampasan Aset di harapkan mampu memperkuat pemberantasan kejahatan ekonomi. Regulasi tersebut juga harus memastikan masyarakat tidak menjadi korban penyalahgunaan kewenangan dalam proses penegakan hukum Komisi III DPR.